1,62 Juta Ha Wilayah Adat Terancam oleh Perpres 8/2017

0
7

ITA APULINA TARIGAN. JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan [Rabu 6/9]. Walaupun posisi Perpres dalam tata urutan peraturan perundang- undangan lebih tinggi daripada Peraturan Menteri, Perpres ini menghilangkan pembelajaran baik dari proses yang sudah berjalan selama ini.




Menurut Pasal 34: “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah dilakukan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.”

Menurut peneliti Perkumpulan HuMa (Erwin Dwi Kristianto) kepada wartawam kemarin [Rabu 11/10], dengan pengaturan seperti itu, Perpres ini menciptakan ketidakjelasan dan menghambat proses pengukuhan kawasan hutan, perhutanan sosial, penetapan hutan adat, dan penetapan hak komunal.

Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) melalui Kepmen LHK 22/2017, bahwa “pemanfaatan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat pada kawasan hutan dengan fungsi konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak menganggu fungsinya”. Selain itu, dalam amar ke sembilan dikatakan: “Pada hutan konservasi masih bisa diberikan akses perhutanan sosial kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba taman nasional”.

Dengan begitu, Perpres ini berpotensi menghambat dalam memberikan ruang kelola kepada 6.195 desa penyangga konservasi bagi masyarakat di dalam dan sekitar Taman Nasional.

“Program resettlement ini mengancam masyarakat adat dan berpotensi menyebabkan kriminalisasi. Potensi wilayah adat yang terancam resetlement karena berada dalam kawasan konservasi seluas 1,62 juta hektar. Angka itu merupakan 20% dari 8,2 juta hektar wilayah adat yang telah terdaftar di KLHK, Kementerian ATR/BPN, BIG dan BRG,” ungkap Peneliti Hukum dan Kebijakan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Muhammad Arman).

Menurut data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hingga Juli 2017, total lebih dari 87 juta ha atau 86.80% yang ditetapkan dari luas kawasan hutan yang telah ditunjuk seluas lebih dari 122 juta ha.

“Artinya, kurang dari 14% hutan yang tahapannya masih penunjukan, yang dapat diselesaikan konfliknya melalui mekanisme yang diatur dalam Perpres ini,” tutup Peneliti Epistema Institute (Siti Chaakimah).

Foto header: Cagar Alam Sibolangit, Sumut.